PONTIANAK – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menyatakan keprihatinannya terhadap terbatasnya fasilitas kesehatan di sejumlah rumah sakit daerah.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan di Kalimantan Barat.
Sepanjang tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar mencatat tingginya angka kasus tersebut.
Atas dasar itu, Heri mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera turun tangan melakukan pembenahan terhadap sarana dan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah.
Ia menegaskan, permasalahan pelayanan kesehatan tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan nyawa.
“Kita prihatin dengan kondisi RSUD kita, hari ini jangankan kita bicara kualitas pelayanan, dari sisi kuantitas saja sudah bermasalah,” kata Heri Mustamin yang juga Ketua Soksi Kalimantan Barat.
Ia menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah pasien yang membutuhkan perawatan dan kapasitas tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) menjadi masalah serius.
“Belum bicara fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Heri juga menyoroti kinerja rumah sakit milik pemerintah yang dinilai belum maksimal, meski memiliki sokongan anggaran dari BLUD dan APBD.
Sebagai perbandingan, ia menyebut RS Yarsi, rumah sakit swasta di Pontianak yang juga menerima pasien BPJS. Meski dengan sumber daya terbatas, RS Yarsi dinilai mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Kenapa RS Yarsi bisa? sedangkan RS Soedarso yang punya BLUD dan APBD malah banyak masalah?” kritiknya.
BACA JUGA: KPK Watch Apresiasi Menteri UMKM Klarifikasi Isu Istri ke KPK
Menurutnya, penguatan layanan kesehatan di rumah sakit daerah dan swasta perlu menjadi fokus pemerintah agar pelayanan lebih merata dan tidak hanya bertumpu pada satu rumah sakit besar seperti RSUD Soedarso.
“Hari inikan kalau rujukan hanya ke Soedarso karena fasilitas mereka dianggap lengkap,” jelas Heri Mustamin.
Namun ia menyayangkan, RS Soedarso sendiri juga mengalami berbagai persoalan, terutama kekurangan SDM yang sepadan dengan fasilitasnya. Bahkan, pelayanan yang diberikan dinilai kurang humanis.
“Tambah sakit,” ujar Heri, mengomentari buruknya pelayanan di rumah sakit tersebut.
Ia mengingatkan bahwa urusan kesehatan adalah tanggung jawab utama pemerintah yang harus menjadi prioritas.
“Makanya kita minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalbar untuk duduk bersama mencari solusi konkret,” serunya.
Tak hanya itu, Heri juga meminta Pemerintah Daerah agar tak ragu memberikan dukungan terhadap rumah sakit swasta seperti RS Yarsi dan rumah sakit kota lainnya, tanpa terjebak dalam perdebatan soal kewenangan.
“Kalau berbicara kewenangan, ini Kepala Daerah Kalbar, bukan orang Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kritik dari para pengamat yang menilai kepala daerah lebih fokus pada proyek ketimbang pelayanan dasar seperti kesehatan.
“Kalau hari ini ada kritikan Pengamat, kepala daerah hanya peduli dengan proyek bisa jadi, iya. Urusan nyawa orang saja tak peduli. Apalagi urusan lain,” ujarnya tajam.
Heri juga mengingatkan agar Pemerintah Pusat turut melakukan pengawasan jika Pemerintah Daerah tidak menunjukkan keseriusan dalam menangani isu krusial ini.
Reporter: MZB
