PONTIANAK, SOKSIKALBARNEWS.COM – Di tengah klaim turunnya angka kemiskinan di Kalimantan Barat, justru muncul fakta yang mengundang tanda tanya.
Berdasarkan data terbaru dari Satudata Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kalbar masuk dalam enam besar provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia per Juni 2025, dengan total 1.086 pekerja yang terdampak.
Situasi ini mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin.
Ia mempertanyakan konsistensi antara klaim penurunan kemiskinan dengan kenyataan lonjakan angka PHK yang terjadi.
“Ini yang menjadi keprihatinan kita. Sebab, tak mungkin angka kemiskinan turun kalau PHK tinggi,” ujarnya tegas.
Menurutnya, tingginya angka PHK tentu berbanding lurus dengan meningkatnya pengangguran, yang secara langsung berdampak pada bertambahnya jumlah masyarakat miskin.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah provinsi menyajikan data kemiskinan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta gubernur dan jajaran kepala daerah untuk segera berkoordinasi dengan OPD teknis, khususnya dinas ketenagakerjaan dan instansi yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.
Validasi data dianggap penting guna mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Mestinya sudah disiapkan langkah strategis dan inovasi untuk menekan angka PHK,” lanjutnya, menyinggung kurangnya antisipasi terhadap dampak gejolak ekonomi global yang berimbas pada kondisi daerah.
Heri menilai perlunya langkah cepat dan konkret dalam menanggulangi dampak PHK, termasuk upaya jangka pendek dengan mengoptimalkan dana APBD untuk membuka lapangan kerja alternatif.
Ia menyarankan agar program padat karya menjadi salah satu solusi cepat yang dapat menyerap tenaga kerja.
Meskipun tidak bisa menampung seluruh korban PHK, minimal program ini bisa memberikan ruang aktivitas dan penghasilan baru.
“Paling tidak kalau ada lapangan kerja biar tak sesuai keahlian mereka, masyarakat dapat menangkap peluang,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempermudah izin usaha bagi swasta sebagai bagian dari upaya memperluas peluang kerja baru di daerah.
Tak hanya itu, Heri menaruh harapan pada optimalisasi Pelabuhan Kijing sebagai pemantik geliat ekonomi Kalimantan Barat. Menurutnya, keberadaan pelabuhan ini diharapkan dapat membuka akses ekspor, khususnya sektor perkebunan seperti CPO, serta mendorong berkembangnya sektor lain.
“Mudah-mudahan tidak ada lagi PHK di dunia usaha,” pungkasnya.
Reporter: RA
