PONTIANAK, SOKSIKALBARNEWS.COM – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Heri Mustamin, kembali menyoroti lambatnya realisasi pelaksanaan anggaran infrastruktur di wilayah tersebut.
Hingga Agustus 2025, serapan anggaran dari APBD Provinsi hanya mencapai sekitar 30–35 persen, yang dinilai sangat minim mengingat sekarang sudah masuk triwulan ketiga.
Menurut politisi Partai Golkar ini, keterlambatan ini bukan semata soal ketersediaan dana, melainkan terbentuk dari masalah sistemik.
“Ini yang kita sesalkan,” tegas Heri Mustamin.
Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah baru terealisasi antara 40–50 persen, sehingga efektivitas belanja infrastruktur menjadi terbatas.
Heri mengungkapkan bahwa banyak proyek baru bisa dimulai pada akhir tahun, karena lelang konsultan pengawas sering tersendat dan baru rampung menjelang masa akhir penggunaan anggaran.
“Harusnya lelang konsultan itu sudah selesai sebelum tahun anggaran dimulai. Tapi kenyataannya, sampai Agustus ini … kita sudah kehilangan waktu,” jelasnya.
BACA JUGA: Soroti Data Kemiskinan Kalbar, Heri Mustamin: PHK Tinggi Harus Diantisipasi
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa efisiensi anggaran akibat kebijakan nasional juga menjadi faktor yang memperpanjang keterlambatan eksekusi di daerah. Meski beberapa proyek strategis sudah dilelang, mereka belum bisa dimulai karena administrasi anggaran masih tertunda.
Heri menambahkan bahwa proyek aspirasi anggota dewan (Pokir) belum sama sekali berjalan. Ini termasuk normalisasi drainase dan perbaikan jalan lingkungan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Dalam upaya memperbaiki pola kerja birokrasi daerah, Komisi IV DPRD Kalbar berencana menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat realisasi proyek dan mempertegas skema transparansi prioritas proyek agar program yang paling mendesak benar-benar dijalankan.
