PONTIANAK, SOKSIKALBARNEWS.COM – Ancaman turunnya nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat 2026 menjadi sekitar Rp5,9 triliun dari sebelumnya Rp6 triliun, memantik desakan dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Heri Mustamin, agar pemerintah provinsi segera melakukan inovasi fiskal yang nyata.
Menurut Heri, salah satu penyebab utama potensi penurunan ini adalah lemahnya pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dari 3,5 juta wajib pajak kendaraan, hanya sekitar 900 ribu yang berhasil ditarik pajaknya.
“Artinya ada selisih lebih dari 2 juta kendaraan yang pajaknya tidak tertagih,” tegasnya.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk kebocoran fiskal besar-besaran yang harus segera ditangani. Heri pun mengkritik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai tidak maksimal memungut pajak kendaraan karena razia jarang dilakukan. Baginya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Pemprov Kalbar seharusnya berkoordinasi dengan Dirlantas dan instansi terkait lainnya, bahkan membentuk satgas untuk menggecarkan razia pajak kendaraan,” sarannya.
Heri menghitung, jika penarikan pajak kendaraan bisa ditingkatkan 50 persen saja, pendapatan dari sektor ini berpotensi melonjak dari Rp458 miliar menjadi hampir Rp1 triliun. Dana tersebut, menurutnya, dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain pajak kendaraan, ia juga menyoroti pajak air permukaan yang saat ini hanya menghasilkan Rp21 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai sangat kecil dibandingkan potensi riil, khususnya dari sektor perkebunan dan pertambangan yang menggunakan air dalam jumlah besar.
Heri mengusulkan agar Pemprov berinvestasi membeli block meter untuk mengukur penggunaan air secara akurat.
“Dengan patokan yang jelas, perusahaan tidak akan bisa lagi mengelak dari kewajiban pajak mereka,” ujarnya.
Legislator Golkar ini juga mengingatkan pentingnya kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di Kalbar. Ia mendorong adanya terobosan hukum agar CSR lebih terstruktur dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Siapapun gubernurnya, kalau tak punya keberanian melakukan inovasi, jangan berharap Kalbar akan maju,” kata Heri, mengingatkan bahwa tanpa langkah berani, peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi wacana.
Heri menegaskan, sektor investasi besar seperti perkebunan sawit dan pertambangan seharusnya bisa memberikan kontribusi lebih besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah tren penurunan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Jika kita hanya berteriak saja tanpa ada inovasi dan tindakan, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa,” pungkasnya.
Kritik tersebut menjadi sinyal peringatan bagi Pemprov Kalbar untuk segera memperkuat strategi pendapatan sebelum kondisi fiskal daerah semakin memburuk.
