PONTIANAK – Di tengah gelombang demonstrasi yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa situasi di provinsinya tetap aman dan kondusif.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi virtual bersama para kepala daerah dan OPD, Selasa (2/9/2025).
Menurut Ria Norsan, aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di Kalbar berlangsung tertib dan damai.
Ia menekankan bahwa kondusifitas ini harus terus dijaga, mengingat pentingnya stabilitas untuk menjaga pelayanan publik dan program pembangunan.
Fokus pada Infrastruktur dan Pertambangan Tanpa Izin
Selain isu keamanan, Gubernur juga menyoroti dua masalah utama yang menjadi perhatian masyarakat: infrastruktur jalan dan pertambangan tanpa izin (PETI).
Pemprov Kalbar telah menganggarkan Rp475 miliar untuk perbaikan jalan provinsi tahun ini. Namun, Gubernur mengakui dana tersebut masih terbatas, mengingat banyaknya jalan kabupaten yang rusak.
“Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, karena kondisi jalan memang berat dan dana terbatas,” jelasnya.
Terkait PETI, pemerintah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk melegalkan aktivitas tersebut.
Ria Norsan menyebut saat ini baru dua kabupaten yang memiliki WPR. Proses pengajuan WPR sendiri masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Imbauan Melawan Hoaks dan Menjaga Persatuan
Gubernur Ria Norsan juga meminta masyarakat bijak bermedia sosial.
Ia mencontohkan kabar palsu mengenai gedung DPR RI yang terbakar, yang sempat menimbulkan keresahan.
Ia menekankan bahwa berita yang belum terverifikasi dapat memicu kepanikan.
Untuk menjaga stabilitas, Ria Norsan menginstruksikan tiga langkah strategis:
- Perkuat Koordinasi dan Komunikasi: Melibatkan tokoh masyarakat dan media untuk menyebarkan informasi yang benar dan mencegah hoaks.
- Pendekatan Humanis oleh Aparat: Petugas keamanan diminta bertindak persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi.
- Ketersediaan Pelayanan Publik: Pemerintah daerah harus tetap memberikan pelayanan optimal di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegasnya.
